Demi Transparansi Dana Asian Games, Inasgoc Tambah 40 Anggota

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Asian Games 2018 (Inasgoc) akan mengedepankan aturan yang ditetapkan pemerintah dalam masalah penggunaan dana untuk pelaksanaan event empat tahunan itu.

"Saya garansi Inasgoc bisa mempertanggungjawabkan masalah administrasi keuangan. Sebab, kami selalu mengedepankan aturan yang ditetapkan pemerintah dalam penggunaan dana dari APBN maupun sponsor untuk mendukung pelaksanaan Asian Games Jakarta-Palembang 2018," kata Sekjen Inasgoc Eris Herryanto di Jakarta, Senin (17/7).

Dalam mengelola dana yang digelontorkan pemerintah maupun sponsor, kata Eris, Inasgoc diberikan wewenang penuh karena sebagai atuan kerja (Satker).

"Di dalamnya ada unsur pemerintah. Di antaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), dan badan pengawas seperti halnya di kementerian," katanya.

Meski memiliki wewenang penuh dalam pengadaan kebutuhan Asian Games 2018, kata Eris, Inasgoc tidak akan semena-mena.

Semuanya akan melalui proses tender yang telah ditetapkan pemerintah.

"Proses pengadaan barang diwajibkan melalui tender. Penunjukan langsung (PL) hanya dilakukan bilamana ada permintaan Dewan Olimpiade Asia (OCA) atau waktunya tidak memungkinkan lagi," jelasnya.

Untuk mensyukseskan pertanggungjawaban masalah administrasi keuangan, jelas Eris, Inasgoc akan melibatkan 40 personel keuangan.