Demi Tunjangan, Guru SMA Pilih Dimutasi ke SMP
jpnn.com - JPNN.com - Pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari peerintah kabupaten/kota ke provinsi per Januari 2017 memicu masalah baru.
Menurut Indra Charismiadji, pengamat pendidikan abad 21, saat ini terjadi kekurangan guru SMA lantaran banyak tenaga pendidik minta dimutasi ke kabupaten/kota meski harus turun menjadi pengajar SMP.
"Sesuai laporan yang saya terima dan saya pantau di lapangan, banyak guru SMA minta pindah ke SMP. Permintaan ini sudah marak dilakukan sekitar November-Desember," ungkap Indra di Jakarta, Minggu (1/1).
Permintaan guru SMA ini lantaran mereka menolak di bawah kendali provinsi. Apalagi banyak provinsi kekurangan anggaran. Bila anggaran kurang bagaimana bisa membahas kesejahteraan guru.
"Di kabupaten/kota banyak memberikan tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk guru, makanya mereka nggak mau dialihkan ke provinsi," ucapnya.
Yang dikhawatirkan saat ini, lanjut Indra, jumlah guru SMP kelebihan. Sedangkan guru SMA malah kurang.
Ini sudah terjadi di Jogja dan Jatim. Guru-guru yang sudah nyaman karena punya TKD tinggi, pasti menolak dimutasi ke provinsi.
JPNN.com - Pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari peerintah kabupaten/kota ke provinsi per Januari 2017 memicu masalah baru.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- 1.081 Guru PNS dan PPPK Daerah Ini Terima Tunjangan Profesi
- Kabar Gembira dari Mendikdasmen Abdul Mu'ti Bagi Guru Honorer, Anggaran 2025 Aman
- Forum Guru di Yogyakarta Mengadukan Masalah TPP ke Ombudsman
- 5 Berita Terpopuler: Aturan Baru Tunjangan Guru PPPK & PNS, Honorer Teknis P1 Diprioritaskan, Langsung Ada Evaluasi
- Pemkab Biak Merealisasikan Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru
- Guru Lulus PG Optimistis PPPK 2023 Berpihak Kepada P1, Yakin Mas Nadiem Penuhi Janji