Demi WTP, Anies-Sandi Bentuk Task Force Khusus
jpnn.com, JAKARTA - Sudah empat tahun berturut-turut Pemprov DKI Jakarta gagal meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Artinya sejak Presiden Joko Widodo masih duduk di kursi gubernur.
Ini membuat rezim Anies Baswedan-Sandiaga Uno seperti terobsesi mengejar predikat tersebut. Mereka merencanakan banyak perubahan besar demi mewujudkannya.
Mulai dari percepatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK, inventarisasi aset, pengembangan, dan integrasi seluruh subsistem penerimaan dengan sistem informasi keuangan, hingga peningkatan pengendalian melalui penguatan peran inspektorat.
"Harapan kami bisa meraih WTP. Saat ini road map-nya sedang dibuat dan tim task force khusus yang menggabungkan seluruh kepentingan maupun sektor yang akan memastikan kita bisa mencapai predikat WTP atas laporan keuangan tahun 2017," kata Sandi, Selasa (7/11).
Sandi menuturkan, dirinya telah menginstruksikan seluruh SKPD dan UKPD untuk serius dan sungguh-sungguh melaksanakan tahapan rencana aksi. Sehingga, kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan.
"Kuncinya sense of ownership. Jadi, karena ini dikonsolidasikan, maka semua harus memiliki rasa tanggung jawab menyelesaikan ini," ujar Sandi.
Menurut dia, dirinya akan mengawasi langsung rencana aksi ini selama "Road to WTP" lima bulan ke depan.
"Pemprov DKI akan menerapkan pola yang sangat terbuka, transparan, dan melibatkan semua pihak," pungkas Sandi. (zul/jpnn)
Gagal meraih WTP sejak era Jokowi, membuat rezim Anies-Sandi terobsesi meraih predikat tersebut dari BPK
Redaktur & Reporter : Adil
- Tak Ada Kerugian Negara, Kubu Tom Lembong Serahkan Bukti Laporan BPK ke Hakim
- Ahli dari BPK Beberkan Kerugian Negara di Kasus Antam
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- DPRD dan Pemprov Sepakat Semua SD hingga SMA di Jakarta Gratis Mulai 2025
- Soal Kerja Sama PT Timah dan Smelter Swasta, Saksi Singgung Rekomendasi BPK
- Bank DKI Disomasi Terkait Pengambilalihan Aset di Jalan Wijaya