Demi Wujudkan Swasembada, Pupuk Indonesia Ajak Petani Merauke Tebus Pupuk Bersubsidi

"Sisa lokasinya masih banyak. Alhamdulillah, di Kabupaten Merauke di tahun ini juga tidak ada pemberitaan pupuk langka atau pupuk kurang," katanya.

Dia juga memastikan, per 1 Januari 2025 penyaluran pupuk bersubsidi di Merauke sudah berjalan.

Distributor dipastikan akan melakukan penunjukan kios, serta menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kios.
Dengan demikian pupuk bersubsidi di awal tahun sudah bisa disalurkan dari kios ke petani.

Libur Natal maupun Tahun Baru, tambahnya, tidak akan mengganggu layanan penyaluran pupuk bersubsidi.

"Angka lokasi di tahun 2025 di Merauke hampir sama, cuma berkurang sedikit tidak sampai 100 ton sehingga harapannya ketika kita start dari awal Januari kita bisa memanfaatkan momentum ini. Apalagi ada program optimalisasi lahan yang targetnya mencapai 40.000 hektar, dan cetak lahan baru," kata Sukodim.

Dia lantas mendorong petani Merauke di 2025 lebih mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi sehingga target swasembada pangan bisa tercapai.

Ditambah lagi pemerintah telah memudahkan sistem penebusannya, di mana petani terdaftar bisa menebus dengan menggunakan Kartu Tani, iPubers, atau cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke Josefa Louise Rumaseuw mengapresiasi program Tebus Bersama.

Karena menjadi bentuk sinergitas Pupuk Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Merauke untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi.

“Saat ini para petani sudah mulai menanam, petani banyak yang olah tanah dan siap tanam, artinya sedikit lagi pupuk bisa tertebus. Mudah-mudahan, bisa mencapai 75 sampai 80 persen,” katanya.

Dia pun mengajak petani segera melakukan penebusan pupuk bersubsidi yang stoknya sudah disiapkan Pupuk Indonesia.
Pemerintah juga telah banyak memberikan kemudahan untuk sistem penyalurannya.

“Bapak Menteri Pertanian sudah memutus mata rantai yang berkepanjangan dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak perlu lagi mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Sehingga sudah siap menyalurkan per 1 Januari,” kata Josefa. (rel/jpnn)