Demo 2 Desember, Ganggu Iklim Investasi di Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Aksi demo lanjutan terkait dugaan penistaan agama pada 2 Desember 2016 nanti, berpotensi menggangu iklim investasi di Indonesia. Hal itupun disesalkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Antonius Joenoes Supit menyesalkan, proses hukum dugaan penistaan agama yang sedang berjalan, namun sebagian pihak tidak menghargai proses itu dan memilih demo.
"Demo ini berpengaruh ke iklim investasi, karena investasi itu memerlukan kenyamanan dan kepastian hukum. Apalagi nanti buruh mau ikut demo, jadi kalau dibiarkan berlarut-larut akan berpengaruh besar (ke investasi)," tutur Antonius, Jakarta, Kamis (24/11).
Adanya aksi demo 4 November 2016 telah menimbulkan citra negatif Indonesia di mata investor asing. Imbasnya menciptakan keraguan untuk berinvestasi di Tanah Air di tengah ketidakpastian perekonomian global.
"Kejadian 4 November kemarin membuat orang tambah mikir, saya aja punya orang-orang mau tanda tangan kontrak (bisnis) enggak jadi, ini baru satu kasus," tutur Antonius.
Karena itu Antonius berharap, aparat penegak hukum bisa mengatasi persoalan demo dan mencegahnya agar tidak berujung anarkis, untuk menciptakan rasa kenyamanan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
"Kalau dibiarkan maka menjadi kebiasaan, seperti buruh yang menutup jalan tol. Padahal pengangguran dan kemiskinan masih angka tertinggi, dan ini butuh investasi atasi persoalan itu," cetus Antonius.(chi/jpnn)
JAKARTA - Aksi demo lanjutan terkait dugaan penistaan agama pada 2 Desember 2016 nanti, berpotensi menggangu iklim investasi di Indonesia. Hal itupun
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- SAFF & Co. Hadirkan MORFOSIA, Perpaduan Seni Instalasi dan Aroma di Central Park
- Perkuat Hubungan Dua Negara, Mohsein Saleh Al Badegel Pertemukan Bamsoet & KADIN Saudi
- Digitalisasi Transaksi Dorong UMKM Pontianak Bersaing di Kancah Nasional
- Tanggapi Perang Tarif Trump, Partai Gelora Dorong BPI Danantara Berinvestasi di AS
- Modernland Realty Pangkas Beban Utang Obligasi Luar Negeri Sebesar Rp1,7 Triliun
- Kementan Gelar Forum Komunikasi Publik Penerbitan Standar Pelayanan Produk PSAT