Demo Desak Nonaktif Bupati Lamtim Panas

Hanya saja, kata Reydonnyzar,  kemendagri masih menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menolak eksepsi yang diajukan Satono dalam kasus gratifikasi sebesar Rp10,5 miliar dalam kasus korupsi APBD Lamtim.

"Kita menunggu salinan penolakan pengadilan terhadap eksepsi Satono untuk menguatkan proses pengambilan keputusan,” kata Doni, panggilan akrab Reydonnizar.

Doni menjamin, setelah kemendagri mendapatkan salinan penolakan tersebut, maka SK pemberhentian sementara tersebut akan segera disampaikan kepada Gubernur Lampung.

“Kita akan segera kirim kan SK itu kepada gubernur, dihari yang sama, setelah kita menerima salinan penolakan pengadilan terhadap eksepsi itu,” ujarnya. Doni memastikan, mendagri tidak punya kepentingan apa pun terkait kasus ini. Dijelaskan, ini semata-semata karena kehati-hatian, jangan sampai terulang SK yang sudah diteken akhirnya dibatalkan lagi. (sam/jpnn)