Demo di DPRD, Mahasiswa Kumandangkan Lagu Kebangsaan Malaysia

Setelah hampir dua jam berorasi, pedemo ditemui Ketua Komisi II DPRD Kaltim Rusman Yaqub. Meski menyebut persoalan perbatasan bukan domain Komisi II, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu bersedia menerima aspirasi mahasiswa.

"Kita perlu dalami apa alasan mendasar Bupati Nunukan mengubah kebijakan ini. Apa itu menjadi kebijakan nasional? Karena menyangkut lintas batas negara, mestinya menjadi keputusan pemerintah pusat," sebut Rusman.

"Melintas menggunakan PAS lintas batas memang sudah menjadi tradisi warga di sana (perbatasan). Mengubah tradisi pasti ada dampaknya," sambung dia.
Rusman juga berjanji akan memfasilitasi pertemuan mahasiswa asal Sebatik dengan anggota dewan dari Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) untuk membicarakan persoalan ini. "Kita tidak bisa mengoreksi kebijakan negara lain. Hanya, kita perlu mempertanyakan apakah pemprov Kaltim tahu mengenai kebijakan tersebut," kata dia.

Soal tudingan skenario memarginalkan Sebatik, Rusman tidak sepakat. Menurut dia, DPRD Kaltim masih mendorong Sebatik menjadi kota administrasi. Sebab, dengan tak berinduk lagi di Kabupaten Nunukan, maka Sebatik bisa membuat regulasi sendiri termasuk tentang lintas batas.(duitosusanto/far/mas)