Demo Honorer juga Bergolak di Daerah, Pasal 66 jadi Landasan, Maunya Full

Awal menyebutkan aksi damai aliansi honorer R2-R3 Pemkot Kendari yaitu menuntut hak seluruh honorer R2-R3 menjadi penuh waktu dan menolak menjadi PPPK paruh waktu. "Menolak paruh waktu dan meminta penuh waktu," cetusnya.
Awal meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan optimalisasi formasi dan penambahan kuota untuk pengangkatan honorer R2-R3 menjadi PPPK penuh waktu.
"Kami meminta kepada pemerintah membuat aturan terkait honorer R2-R3 diangkat menjadi penuh waktu tanpa tes," ucap Awal.
Dia juga meminta kepastian pemerintah kapan terealisasi tuntutan honorer untuk diangkat menjadi penuh waktu tanpa tes dan menolak seluruh tahapan seleksi berikutnya, sebelum tuntutan honorer R2-R3 terpenuhi
Awal berharap pemerintah dalam hal ini eksekutif maupun legislatif secara konsisten benar-benar menuntaskan masalah honorer sesuai dengan regulasi-regulasi dan kondisi di daerah.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Kendari La Ode Inarto mengatakan DPRD Kota Kendari bersama OPD dan perwakilan aliansi akan melakukan koordinasi keDPR RI dan kementerian untuk menyelesaikan persoalan honorer ini, agar bisa terjawab.
"Yang jelas, kami dari DPRD akan memperjuangkan semaksimal mungkin aspirasi teman-teman, agar bisa terpenuhi Insya Allah keseluruhan," kata Inarto. (sam/antara/jpnn)
Aksi demo honorer K2 dan K3 juga berlangsung di sejumlah daerah, bukan hanya di depan gedung DPR RI.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
- Pernyataan Menteri Rini untuk Peserta Seleksi PPPK Tahap 2
- Tes PPPK Tahap 2 Mataram Ditunda, Ini Penyebabnya
- 600 Honorer Terpaksa Diberhentikan, Bupati Rio Minta Maaf
- Seleksi PPPK 2024 Belum Tuntas, Kapan Pendaftaran CPNS 2025?
- DPR Apresiasi Pengangkatan Honorer jadi PPPK, Menyinggung soal Sanksi
- Jumlah PPPK Terus Bertambah, Guru Honorer dan Tendik Terkena PHK