Demo Honorer R3 Hari Ini, Ketua: Jangan Ada Lagi Kata Paruh Waktu!

Jika terkait anggaran, kata dia, tentu bukan masalah, karena setelah adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan oleh Presiden Prabowo, anggaran tidak bisa lagi menjadi alasan pemerintah daerah.

Dengan adanya Inpres tersebut, menurutnya, Pemkab Sukabumi harus segera membuat kebijakan serta formasi.

Untuk itu kedatangan ribuan guru honorer R3 ke DPRD Kabupaten Sukabumi agar anggota legislatif segera mendorong Pemkab Sukabumi memprioritaskan status guru honorer dengan masa pengabdian di atas 10 tahun.

Mereka menuntut untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, bukan PPPK Paruh Waktu.

"Kami ingin status yang jelas, jangan ada lagi kata paruh waktu dalam kontrak kerja kami. Tetapi berharap kontrak kerja dengan penuh waktu," ucapnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Aksi Deril Sukma mengatakan para guru honor yang tergabung dalam Aliansi R3 Bersatu yang melaksanakan meminta Pemkab Sukabumi untuk memberikan status honorer R3 menjadi penuh waktu bukan paruh waktu.

Kemudian tidak mempersulit tahapan-tahapan pemberkasan calon PPPK yang akan datang, membuka formasi PPPK di Kabupaten Sukabumi sebanyak mungkin sesuai dengan afirmasi masa kerja dan usia jumlah honorer yang ada itu diprioritaskan dan angkat seluruh honorer menjadi ASN PPPK.

Adapun jumlah massa demo honorer yang melakukan aksi pada Rabu di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi berjumlah kurang lebih 2.500 orang se-Kabupaten Sukabumi.