Demo Ibukota, Mobil Dinas Dibakar
Rabu, 21 September 2011 – 11:41 WIB
Sementara Bupati Buton Utara Ridwan Zakaria mengutuk keras tindakan anarkis yang melakukan pembakaran sebuah mobil dinas milik BKKBN Butur dan pengrusakan mobil Dinas Pertambangan Butur. "Polisi harus mengusut tuntas pelakunya. Sebab, ini sudah perbuatan kriminal," ujar Ridwan Zakaria didampingi Ketua DPRD Buton Utara Andri Afif dan Kadis PU Hado Hasina saat di temui di Kendari.
Ridwan mengaku untuk mencegah terjadinya aksi anarkis, pihaknya telah melaporkan kejadian ini ke Mapolda Sultra, kemarin. Selain melaporkan kasusnya, pihaknya juga meminta agar Mapolda dapat menambah personilnya untuk ditempatkan di Buton Utara, khususnya di Ronta. "Selama ini jumlah personil yang bertugas di Buton Utara sangat terbatas. Paling dalam satu Polsek hanya 10 personil, sementara Polresnya masih bergabung dengan Muna. Makanya kami minta Polda menambah personilnya di Butur untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Ridwan juga menegaskan bahwa ibukota Buton Utara tetap berada di Buranga, sesuai yang diamanatkan UU pemekaran Buton Utara. Untuk mendukung aktivitas pemerintahan di Buranga, Pemkab Butur sejak 2008 lalu telah membangun sejumlah kantor mulai kantor Bupati, Rujab Bupati, Kantor DPRD serta Rujab Ketua DPRD, kantor dinas PU serta dinas lainnya. Tak hanya itu sejumlah jalan yang sebelumnya belum diperlebar dan diaspal, saat ini telah dilakukan. "Kita pelan-pelan mempersiapkan fasilitas pendukung lainnya seperti pasar dan kebutuhan air bersih akan kita bangun. Setelah sejumlah fasilitas ada maka aktivitas pemerintahan akan dipusatkan di Buranga," jelasnya.
Saat ini pembangunan kantor bupati, rujab bupati dan ketua DPRD belum selesai dibangun sejak masih dijabat Abd Kasim. Ditargetkan tahun 2011, jika DPRD menyetujui kelanjutan pembangunannya sebesar Rp 1 miliar bisa segera selesai. "Kalau fasilitasnya sudah lengkap kita akan segera pindah," ujarnya. (p2/ong)
KENDARI - Amukan ribuan massa yang terjadi di Kabupaten Buton Utara (Butur) Provinsi Sulawesi Tenggara, membuat prihatin DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra).
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap II, Pemkot Bengkulu Buka 2.394 Formasi
- Pemkab Kotim Tetap Menganggarkan Gaji Honorer di 2025, Ini Alasannya
- Seorang Anggota KPPS di Muara Enim Meninggal Dunia
- Cagub Sumsel Mawardi Yahya Nyoblos di TPS 08 Gandus Palembang
- Memastikan Pilkada Berjalan Lancar, Irjen Iqbal Tinjau TPS di Pekanbaru
- Kawal Pendistribusian Logistik Pilkada, Anggota Polres MBD Berjalan Kaki 3 Jam