Demo PTUN, Mahasiswa Desak Junaidi Dilantik
Gedung PTUN Bengkulu Dilempar Telur Busuk
Jumat, 18 Mei 2012 – 09:25 WIB
BENGKULU - Penundaan pelantikan Junaidi Hamsyah sebagai Gubernur Bengkulu definitif menuai reaksi penolakan dari kalangan aktivis mahasiswa Bengkulu. Mahasiswa mendesak pelantikan tetap dilaksanakan karena Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin telah diberhentikan secara permanent oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Apa yang sebenarnya terjadi atas penundaan pelantikan Junaidi, yang hanya karena adanya putusan sela PTUN Jakarta. Apakah ini ada politisasi, sehingga pada akhirnya dia (Agusrin,red) akan memimpin Bengkulu," teriak Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Hamdan Effendi setibanya di PTUN Bengkulu.
Sebagai wujud protes, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Gemapura) menggelar aksi demonstrasi di Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Bengkulu, Rabu (16/5). Mereka menyayangkan sikap Mendagri Gamawan Fauzi secara tiba-tiba membatalkan pelantikan Plt Gubernur, H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd menjadi Gubernur Bengkulu definitif. Padahal, persiapan pelantikan sudah 100 persen.
Baca Juga:
Versi mahasiswa, putusan sela PTUN Jakarta yang dijadikan dasar penundaan pelantikan kurang tepat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa sempat melempar telur ke plang merek PTUN Bengkulu, sebagai bentuk kekecewaan mereka. Selain itu mahasiswa juga melakukan aksi menutup mata dengan kain yang berarti tanda matinya penegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga:
BENGKULU - Penundaan pelantikan Junaidi Hamsyah sebagai Gubernur Bengkulu definitif menuai reaksi penolakan dari kalangan aktivis mahasiswa
BERITA TERKAIT
- Puluhan Ribu Masyarakat Pekanbaru Penuhi Kampanye Akbar Agung-Markarius
- Banjir Merendam 2.014 Rumah di Kabupaten Bandung, 12.250 KK Terdampak
- Kasus SPPD Fiktif, Polda Riau Sita Rumah Diduga Milik Bang Uun
- Digikomfest 2024 Dorong Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah
- Kapolres Banyuasin Membagikan Makanan Bergizi Gratis untuk Siswa SDN 13 Air Kumbang
- Camat Diminta Lebih Peka Atasi Isu Wilayah dan Penyusunan Anggaran