Demo RUU Cipta Kerja, Dikhawatirkan Penularan Covid-19 Semakin tak Terkendali
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemudia Indonesia (KNPI) Haris Pertama berharap agar pemerintah bisa dengan segera menghentikan kegaduhan yang tercipta karena pengesahan RUU Cipta Kerja. Pasalnya, gejolak terus terjadi setelah RUU tersebut disahkan.
Haris menuturkan, akibat kegaduhan ini memicu aksi-aksi demontrasi di berbagai daerah sehingga dikhawatirkan membuat penularan Covid-19 semakin tidak bisa dikendalikan.
“UU Cipta Kerja ini kegaduhan di tengah pandemi, terjadi demo besar-besaran yang berpotensi peyebaran Covid-19 semakin tinggi," kata Haris Pertama dalam keteranganya, Kamis (8/10).
Untuk itu, KNPI meminta agar pemerintah membatalkan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada Senin (5/10) yang lalu.
Solusi lainnya, pemerintah bisa mengajak dialog seluruh stakeholder terkait guna membahas secara seksama pasal per pasal dalam UU Cipta Kerja. "Semua stakeholder dilibatkan baru bisa dijalankan," tambah dia.
Lanjut Haris menuturkan, pemerintah mestinya fokus dan maksimal dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang tingkat penularanya hingga saat ini sangat mengkhawatirkan.
Tak hanya itu, KNPI juga berencana untuk menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan gugatan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
“DPP KNPI khawatir UU Cipta Kerja dipaksakan maka penyebaran Covid-19 tidak bisa dihentikan atau hilang di negeri ini," tandas Haris. (cuy/jpnn)
Aksi demontrasi di berbagai daerah dikhawatirkan membuat penularan Covid-19 semakin tidak bisa dikendalikan.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Prabowo Bubarkan Satgas Buatan Jokowi, Apa Itu?
- Dunia Hari Ini: Ratusan Ribu Buruh Indonesia Turun ke Jalan Rayakan May Day
- Waspada Kelompok Anarko Menyusup di Aksi Demo Buruh
- Syaikhu Sebut Sikap AMIN soal Tenaga Kerja Sejalan dengan Perjuangan PKS
- Ary Zulfikar Ungkap Potensi dan Tantangan UMKM di 2024, Tembus Pasar Ekspor!
- Ribuan Buruh Bakal Demo, Desak Revisi Upah hingga Hentikan Perang Israel-Palestina