Demo Tolak Neoliberalisme, Tuding KPU Mainkan DPT

"Memang pendidikan dan kesehatan gratis. Tapi rakyat harus berdebat dulu untuk mendapatkannya. Mau CT scan di rumah sakit, sudah tidak bisa gratis. Alasannya, alatnya bukan lagi milik pemerintah, tapi milik swasta. Neoliberalisme merupakan ancaman," ungkap Ketua Umum SRMI, Marlo Sitompul, dalam orasinya.

Marlo pun menambahkan, bahwa selama ini pemerintah lebih mementingkan kepentingan pemodal, khususnya pihak asing, ketimbang kepentingan rakyat kecil. "Capres neoliberalisme bakal buat kita menderita jika terpilih," lanjutnya.

"Kami ingin perubahan. Siapapun presidennya nanti, setelah 100 hari kerja, kami akan adakan aksi besar-besaran di Istana Negara guna memberikan evaluasi kepada presiden," tambahnya.

Dalam aksi ini pun para pendemo menuding KPU telah terlibat politik praktis dalam pemilihan presiden (pilpres) kali ini. Alasannya, jutaan rakyat tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Para orator menuding bahwa hal ini sengaja dilakukan KPU untuk memenuhi kepentingan salah satu pasangan capres-cawapres. (lhl/JPNN)