Demo Tolak UU Pilkada, Polisi dan Mahasiswa Adu Jotos

jpnn.com - BALIKPAPAN - Unjuk rasa penolakan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar kemarin (9/10) oleh gabungan mahasiswa Balikpapan yang mengatasnamakan Balikpapan Bergerak (Barak) di depan kantor DPRD Balikpapan berujung rusuh.

Kerusuhan tersebut terjadi ketika ratusan mahasiswa melakukan penutupan jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Kantor DPRD Balikpapan dan Kantor Walikota Balikpapan karena tuntutan para pendemo tidak dipenuhi oleh perwakilan anggota DPRD Balikpapan.

Anggota DPRD didesak untuk menandatangani surat pernyataan bahwa DPRD Balikpapan menolak diberlakukannya Undang-Undang Pilkada yang segera diundangkan ke publik. Perwakilan anggota DPRD pun yang diwakili oleh Sukri Wahid secara tegas menolak dengan alasan undang-undang pilkada merupakan kewenangan DPR RI.

Tak terima perlakuan dari perwakilan anggota DPRD, gabungan mahasiswa yang terdiri dari organisasi GMNI,HMI,PMII, Bem Uniba dan Bem Stikom langsung melakukan blokir jalan. Aparat Kepolisian Polres Balikpapan yang langsung dipimpin oleh Kabag Ops Polres Balikpapan Kompol Eko Alamsyah mengingtruksikan kepada anak buahnya untuk melakukan pembubaran massa.

"Anda jual kami borong," ucap Eko kepada para demonstran.

Akhirnya tindakan represif oleh Kepolisian dilakukan. Aksi saling pukul dan tendang tidak terelakkan. Dalam aksi tersebut petugas mengamankan tiga mahasiswa yang diduga provokator. Bukannya semakin mereda justru semakin memicu reaksi keras para mahasiswa yang terus melakukan perlawanan kepada petugas.

"Kami hanya menyampaikan aspirasi, kepada anggota dewan kok malah aspirasi kami ditolak, dan justru malah mendapat perlakuan keras oleh aparat kepolisian," tutur Korlap Aksi Jefri Adi Saputra.

Dua orang mahasiswa juga turut diamankan dalam kejadian tersebut. Sedangkan lima lainnya menderita luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan petugas.