JPNN.com 
Demo Tolak UU TNI di Gedung DPRD Jabar Diwarnai Ledakan
"Jika TNI sudah masuk ke lembaga, bagaimana nasib rakyat ini? Bagaimana ketika TNI sudah masuk ke sipil, bagaimana nasib rakyat? TNI itu diwajibkan untuk menjaga keamanan negara. Bukan masuk ke ranah-ranah sipil," tuturnya.
Hak-hak demokrasi juga disebutnya berpotensi dibatasi jika UU TNI yang telah direvisi tak segera dicabut.
"Iya makin tertutup. Hak demokrasi pun makin tertutup. Hak pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain," ujarnya.
Pengesahan atas UU tersebut membuatnya menanyakan fungsi dari DPR itu sendiri.
DPR, katanya, merupakan wakil rakyat yang harus menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi dalam pembahasan pengesahan RUU TNI, ia menyebut masyarakat tidak dilibatkan.
"Masyarakat Tidak sama sekali dilibatkan. Kenapa? Karena DPR itu rapat sidang di hotel-hotel. Apakah pantas menyatakan bahwa DPR itu wakil rakyat? Kalau begitu, apa gunanya Dewan Perwakilan Rakyat? Seharusnya DPR itu membuat rapat terbuka untuk rakyat," katanya. (mcr27/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Spanduk bertuliskan Tolak RUU TNI, Lawan Dwifungsi TNI. Kembalikan Militer ke Barak terbentang di depan Gedung DPRD Jabar.
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
- Sepeda Motor Siapa yang Dibakar Demonstran Penolak UU TNI?
- Isu Setoran dalam Kasus Penembakan 3 Anggota Polisi di Way Kanan Harus Dibuktikan dengan Jelas
- Aksi Demo Tolak Pengesahan RUU TNI: Wartawan Dipukuli, Massa Aksi Rusak Rumah Makan
- Habiburokhman Ingin Penembak 3 Polisi di Lampung Dihukum Mati
- Panglima TNI Serahkan Paket Sembako Kepada Prajuritnya Menjelang Idulfitri 1446 H
- Abraham Sridjaja Minta Penembakan 3 Polisi Diusut Tuntas, Jaga Soliditas TNI-Polri
