Demokrasi Hendak Dibunuh Penguasa, Biarlah Rakyat jadi Saksi
![Demokrasi Hendak Dibunuh Penguasa, Biarlah Rakyat jadi Saksi](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2023/12/05/calon-presiden-nomor-urut-1-anies-baswedan-di-karawang-jawa-mavv.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan akan akan tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilkada.
Anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan partainya membuka opsi untuk mendaftarkan Anies Baswedan ke KPU DKI Jakarta pada 27 Agustus 2024.
"Jadi nanti, biar tanggal 27 ya. Jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).
"Kita (PDI Perjuangan) gunakan putusan MK. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini," ujarnya.
Masinton menegaskan tidak ingin mengikuti aturan yang diubah-ubah dengan mengesampingkan masyarakat.
"Iya, kami akan mendaftarkan bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK, silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang diubah-ubah untuk kepentingan penguasa hari ini," kata Masinton.
"Insyaallah ada Anies," sambungnya.
Masinton menyatakan tidak sepakat dengan keputusan Baleg DPR RI bersama pemerintah.
Masinton menyatakan tidak sepakat dengan keputusan Baleg DPR RI bersama pemerintah terkait RUU Pilkada.
- Diimingi Rp300 Ribu, 5 Kader PDIP Mengaku Dijebak Menggugat, Kini Meminta Maaf kepada Megawati
- Bahaya Politisasi Hukum Dalam Penyelenggaraan Negara Demokrasi
- Respons Yasonna Setelah SK Kemenkumham Soal Masa Bakti Pengurus PDIP Digugat
- Tolak Pendaftaran Masinton-Mahmud, KPUD Tapteng Dituding Melakukan Pembegalan
- Terganjal Silon, Masinton-Mahmud Gagal Jadi Cabup-Cawabup Tapanuli Tengah
- Pekerja CNN Dipecat Sepihak, Bivitri Sebut Tidak Boleh Ada Seorang pun di-PHK Karena Berserikat