Demokrasi Indonesia Makin Mundur, Puncaknya Ada Putusan MK, Gibran bin Jokowi Cawapres 

Demokrasi Indonesia Makin Mundur, Puncaknya Ada Putusan MK, Gibran bin Jokowi Cawapres 
Gibran Rakabuming Raka. Foto: M. Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menganggap demokrasi Indonesia makin mundur setelah muncul dua tanda yang diungkapkan media barat.

Tanda pertama diungkapkan Handelsblatt. Media asal Jerman itu sempat menyoroti langkah politik putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Demokrasi Indonesia Makin Mundur, Puncaknya Ada Putusan MK, Gibran bin Jokowi Cawapres Bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka di kantor KPU, Jakarta, Rabu (25/10). Foto: Ricardo/JPNN.com

"Menurut Handelsblatt, pencalonan Gibran (cawapres) dipandang sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia," kata koalisi dalam keterangan persnya, Sabtu (4/11).

Menurut koalisi, mundurnya demokrasi di Indonesia juga sudah diberitakan oleh Time, sebuah media berasal dari Amerika Serikat.

"Kami memandang, kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi sorotan dua media internasional tersebut merupakan fakta persoalan politik yang nyata terjadi dan tak terbantahkan, terutama jika mencermati dinamika politik elektoral jelang 2024," kata mereka.

Koalisi menganggap kemunduran demokrasi di Indonesia memuncak setelah munculnya putusan Mahkamahh Konstitusi (MK) yang memuluskan Gibran menjadi cawapres.

"Kemunduran tersebut telah banyak diangkat oleh sejumlah pakar dan analis politik baik dari dalam maupun luar negeri terutama berkaitan dengan menurunnya tingkat kebebasan sipil di Indonesia," kata koalisi.

Koalisi masyarakat sipil menganggap demokrasi Indonesia makin mundur dengan adanya putusan MK yang bikin Gibran bin Jokowi melenggang jadi cawapres.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News