Demokrasi Indonesia Makin Suram

Yang lebih konyol, penandatanganan kontrak politik itu dilakukan oleh seorang wakil presiden terpilih yang berlakang non-parpol. Sementara yang ikut kontrak politik tersebut dilakukan oleh sejumlah pimpinan parpol yang kedudukannya politiknya di partai politik sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menyinggung soal kemungkinan dalam kontrak kesepakatan bersama agar kader partai yang duduk di DPR tidak bersikap kritis terhadap kekuasaan dalam lima tahun ke depan, Ray menyebut kalau hal itu sampai terjadi maka jelas itu merupakan kontrak haram. "Kalau benar ada diantara pasal kontrak politik seperti itu, sesungguhnya itu adalah perjanjian haram karena telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan intervensi terhadap legislatif sebagai lembaga kontrol. Kontrak itu harus batal demi hukum," tegas Ray.

Dia juga menyesalkan prilaku elit parpol yang menyerahkan seluruh proses pembentukan kabinet sepenuhnya diserahkan ke presiden terpilih. "Artinya, parpol dengan begitu mudahnya menyerahkan konstituen pemilihnya, katakan 40 juta pemilih diganti dengan jabatan menteri. Ini tindakan manipulasi," kata Ray. (fas/JPNN)