Demokrasi Jangan Sekadar Sirkulasi Kekuasaan
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Nation and Character Building Institute (NCBI), Wempi Hadir mengingatkan demokrasi tidak sekadar melakukan sirkulasi kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
“Jangan menjadikan demokrasi sebagai intrumentalisasi untuk kepentingan elite, partai politik dan kelompok tertentu,” kata Wempi Hadir saat berbicara pada Pertemuan Kebangsaan NCBI bertajuk “Mengawal Demokrasi: Menolak Politik SARA, Merawat Kebinekaan," di Jakarta, Sabtu (27/1).
Dalam kesempatan itu, Wempi memaparkan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini di era Presiden Joko Widodo.
“Demokrasi kita lahir dari sebuah proses yang panjang dan melelahkan. Dalam proses tersebut ada banyak catatan sehingga melahirkan sebuah koreksi tajam atas sistem demokrasi yang dijalankan,” katanya.
Ia mencontohkan pada era pemerintahan Soerkarno dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi ini mengukuhkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dengan demkian menutup ruang terhadap kadersiasi pada level elite kekuasaan.
Selanjutnya, pada era pemerintahan orde baru yang mengklaim sebagai pemerintahan yang menggunakan demokrasi Pancasila, tapi praktiknya adalah otoriter.
Menurut Wempi, tidak ada perdebatan atau pertentangan ide pada era orde baru sebagaimana ciri utama dari sebuah demokrasi adalah diskursus untuk menemukan solusi terbaik atas sebuah persoalan. Siapa yang memiliki perbedaan pandangan dengan presiden dianggap sebagai orang atau pihak yang melawan Negara. Dengan demikian, yang bersangkutan bisa diproses secara hukum. Kondisi ini telah menciptakan bara dalam sekam yang kemudian memicu gerakan reformasi 1998.
“Gerakan ini sebagai Oase bagi lahirnya berbagai perubahan dalam berbagai bidang di Indonesia,” katanya.
Ia menilai demokrasi kita mengalami patahan sejak kemerdekaan hingga orde reformasi. Sehingga kematangan demokrasi kita membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan sumber daya yang besar.
Wempi berharap dalam Pilkada mestinya mengedepankan bagaimana masyarakat yang beragam SARA ini dapat bersatu membangun daerahnya.
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia
- Demokrasi Digital Tunjuk Titi Anggraini, Meidy Fitranto, dan Emmy Samira Jadi Advisor
- Pilkada Kampar 2024: Yuyun-Edwin Menggugat ke MK
- PDIP Akan Terus Persoalkan Upaya Pembunuhan Demokrasi
- Mantap, Bawaslu Raih Predikat Istimewa pada Indeks Reformasi Hukum 2024