JPNN.com 
Demokrasi Pancasila, Etika dan Moralitas
Oleh: Romo Benny Susetyo – Staf Khusus Ketua PDewan Pengarah BPIP
Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi yang menamakan kesetaraan dan mengutamakan kedaulatan rakyat harus dikembalikan.
Demokrasi bukanlah sekadar mekanisme di mana kekuasaan dan keuangan menentukan siapa yang akan terpilih.
Demokrasi yang sejati adalah proses untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyatlah yang menentukan pilihan.
Saat ini, menjelang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak, penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat untuk mengalahkan kedaulatan uang yang berkuasa.
Ketika uang menentukan demokrasi, maka demokrasi akan kehilangan substansinya. Demokrasi adalah proses untuk menjadi, dan dalam proses menjadi ini, demokrasi sering kali terseok-seok dan terjerumus dalam pragmatisme.
Ketika demokrasi terjerumus dalam pragmatisme, maka kita perlu kesadaran untuk mengembalikan demokrasi yang sejati.
Demokrasi yang sejati harus mengembalikan cita-cita para pendiri bangsa bahwa demokrasi Pancasila harus lebih menggunakan moralitas dan etika dalam berdemokrasi.
Etika adalah kepatuhan kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Demokrasi tanpa etika dan moralitas adalah demokrasi di mana dominasi kekuasaan dan kapital menentukan perilaku para pemilih.
- Penggalian Nilai-Nilai Universal Agama Perlu untuk Tegakkan Moralitas dan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa
- Kasus Dugaan Gratifikasi Kaesang: Independensi Hukum di Tengah Dekadensi Moral, Etika, dan Integritas
- BPIP: Menangkal Pelemahan Budaya Hukum Lewat Penegakan Etika Berbangsa dan Bernegara
- Positivisasi Etika Lawan Manipulasi Hukum
- Pembentukan Lembaga Ini Dinilai Jadi Solusi Atas Persoalan Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara
- Unhas Jadi Tuan Rumah FGD Ketiga BPIP untuk Membahas Etika Penyelenggara Negara
