Demokrasi Pancasila, Etika dan Moralitas

Oleh: Romo Benny Susetyo – Staf Khusus Ketua PDewan Pengarah BPIP

Demokrasi Pancasila, Etika dan Moralitas
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo. Foto: Dokumentasi pribadi

Nilai-nilai ini harus menjadi pedoman yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berkehendak, baik bagi para pemegang kekuasaan maupun rakyat.

Rakyat harus menentukan kembali demokrasi yang sejati, bukan demokrasi yang hanya sekadar materialistis.

Jika demokrasi hanya dimaknai secara materialistis, maka demokrasi tidak lebih dari sekadar mekanisme di mana kekuasaan dan keuangan menentukan siapa yang akan terpilih.

Demokrasi akan jatuh kepada hal-hal yang sifatnya hanya seolah-olah demokrasi. rakyat berdaulat menentukan kedaulatannya.

Demokrasi yang sejati mengutamakan kedaulatan rakyat, bukan kekuasaan atau uang. Dalam sistem demokrasi yang sehat, suara rakyatlah yang paling penting. Kedaulatan rakyat harus menjadi pilar utama dalam setiap proses demokrasi.

Mengembalikan kedaulatan rakyat berarti mengembalikan demokrasi kepada esensi aslinya. Ini berarti menciptakan sistem di mana rakyat dapat berpartisipasi secara aktif dan bebas tanpa adanya tekanan dari kekuatan finansial atau politik yang korup.

Ini juga berarti menciptakan lingkungan di mana setiap suara dihargai dan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Demokrasi yang transaksional, di mana uang dan kekuasaan mendominasi, adalah ancaman terbesar bagi demokrasi sejati.

Demokrasi tanpa etika dan moralitas adalah demokrasi di mana dominasi kekuasaan dan kapital menentukan perilaku para pemilih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News