Demokrasi Pancasila, Etika dan Moralitas
Oleh: Romo Benny Susetyo – Staf Khusus Ketua PDewan Pengarah BPIP
Partisipasi aktif dari seluruh warga negara adalah kunci untuk menjaga demokrasi. Demokrasi tidak akan berfungsi tanpa partisipasi aktif dari rakyat.
Ini berarti setiap warga negara harus merasa memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Partisipasi aktif ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti ikut serta dalam pemilihan umum, terlibat dalam diskusi politik, dan memantau kerja pemerintah.
Dengan berpartisipasi secara aktif, warga negara dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan.
Demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti korupsi, ketidakadilan, dan kurangnya partisipasi.
Namun, tantangan-tantangan ini tidak boleh membuat kita menyerah. Sebaliknya, kita harus melihatnya sebagai peluang untuk memperbaiki dan menguatkan sistem demokrasi kita.
Mengatasi tantangan dalam demokrasi memerlukan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung demokrasi sejati.
Demokrasi tanpa etika dan moralitas adalah demokrasi di mana dominasi kekuasaan dan kapital menentukan perilaku para pemilih.
- Penggalian Nilai-Nilai Universal Agama Perlu untuk Tegakkan Moralitas dan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa
- Kasus Dugaan Gratifikasi Kaesang: Independensi Hukum di Tengah Dekadensi Moral, Etika, dan Integritas
- BPIP: Menangkal Pelemahan Budaya Hukum Lewat Penegakan Etika Berbangsa dan Bernegara
- Positivisasi Etika Lawan Manipulasi Hukum
- Pembentukan Lembaga Ini Dinilai Jadi Solusi Atas Persoalan Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara
- Unhas Jadi Tuan Rumah FGD Ketiga BPIP untuk Membahas Etika Penyelenggara Negara