Demokrasi Pancasila, Etika dan Moralitas
Oleh: Romo Benny Susetyo – Staf Khusus Ketua PDewan Pengarah BPIP
Pendidikan politik adalah kunci untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya demokrasi.
Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
Mereka juga dapat belajar tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Pendidikan politik harus dimulai sejak dini dan terus berlanjut sepanjang hidup. Ini bisa dilakukan melalui kurikulum sekolah, program pendidikan orang dewasa, dan kampanye kesadaran publik.
Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga nilai-nilai demokrasi.
Demokrasi sejati adalah tentang kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara.
Prinsip demokrasi adalah kebebasan, dan hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya sendiri.
Demokrasi yang sejati harus mengutamakan kedaulatan rakyat di atas kedaulatan uang dan kekuasaan. Bung Hatta mengingatkan kita bahwa ketika demokrasi menyimpang dari kaidah-kaidah prinsip dasar demokrasi, maka kita harus menguatkan demokrasi kembali kepada esensinya, yaitu demokrasi Pancasila.
Demokrasi tanpa nasional adalah demokrasi di mana dominasi kekuasaan dan kapital yang menentukan perilaku para pemilih.
Demokrasi tanpa etika dan moralitas adalah demokrasi di mana dominasi kekuasaan dan kapital menentukan perilaku para pemilih.
- Penggalian Nilai-Nilai Universal Agama Perlu untuk Tegakkan Moralitas dan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa
- Kasus Dugaan Gratifikasi Kaesang: Independensi Hukum di Tengah Dekadensi Moral, Etika, dan Integritas
- BPIP: Menangkal Pelemahan Budaya Hukum Lewat Penegakan Etika Berbangsa dan Bernegara
- Positivisasi Etika Lawan Manipulasi Hukum
- Pembentukan Lembaga Ini Dinilai Jadi Solusi Atas Persoalan Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara
- Unhas Jadi Tuan Rumah FGD Ketiga BPIP untuk Membahas Etika Penyelenggara Negara