Demokrat: Anas Tidak Bisa Berpolitik Lagi

jpnn.com - JPNN.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan Anas Urbaningrum tidak mungkin lagi berpolitik melalui Partai Hanura.
Pasalnya, hak politik mantan ketua umum Partai Demokrat itu telah dicabut oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
Ini disampaikan Agus menanggapi pernyataan mantan politikus Demokrat Gede Pasek Suardika, yang akan membawa para loyalis Anas mendukung Oesman Sapta Odang (Oso) selaku ketua umum Partai Hanura yang baru.
"Pak Anas kan sedang melaksanakan putusan hukumnya dan juga tidak mungkin bisa berpolitik lagi. Sehingga untuk mempengaruhi Partai Demokrat tentunya tidak ada," kata Agus di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (27/12).
Lagipula, Agus menilai tidak ada kaitan antara Partai Hanura yang kini dipimpin Oso, dengan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dia meyakini bahwa konstituen partai Demokrat akan tetap bersama-sama dengan SBY. Meski pada Pemilu 2014 lalu terdapat penurunan jumlah suara.
"Insya Allah kami akan dapat memulihkan kepercayaan rakyat kepada Demokrat," pungkas Agus.
Sebelumnya Pasek Suardika menyatakan telah diperintahkan Anas Urbaningrum agar mengajak seluruh loyalisnya mendukung Hanura yang kini dipimpin Oso.(fat/jpnn)
JPNN.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan Anas Urbaningrum tidak mungkin lagi berpolitik melalui Partai
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Irwan Fecho: Kami Meminta Mas AHY Melanjutkan Kepemimpinan di Partai Demokrat
- Gelar Kongres ke-VI, Demokrat Siap Sukseskan Pemerintahan Prabowo
- Partai Demokrat Segera Berkongres, Gustaf: Kami Mendukung AHY Jadi Ketua Umum
- Innalilahi, Bendahara Umum Demokrat Renville Antonio Meninggal Dunia
- Srikandi Demokrat Beri Bantuan kepada Korban Kebakaran di Kemayoran
- Trump Ancam Kenakan Tarif 100 Persen bagi Negara BRICS, Demokrat Dorong Insentif untuk Industri-UMKM