Demokrat Anggap Pembangunan Era SBY Sudah Sampai ke Desa

jpnn.com - MALANG – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono meminta masyarakat tidak mempercayai opini negatif yang dikembangkan oleh sejumlah pihak terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, pandangan bahwa pembangunan era SBY hanya dinikmati segelintir orang tidak benar adanya.

Pria yang disapa Ibas ini menjelaskan, salah buktinya adalah Program PNPM Mandiri yang sudah berhasil menciptakan pembangunan infrastruktur di desa dan menciptakan lapangan kerja. "Ada program PPIP, dan yang terkini, ada UU Desa yang nantinya akan mempercepat pembangunan di pelosok desa," kata Ibas disela-sela Kampanye Akbar Partai Demokrat di Malang, Jawa Timur, Sabtu (22/3).

Menurut Ibas, keberhasilan pemerataan pembangunan juga bisa dilihat dari akses pendidikan yang bisa dinikmati seluruh masyarakat desa. Dengan pencanangan program bidik misi, rakyat yang kurang mampu juga bisa menikmati pendidikan tinggi. "Mahasiswa yang ikut program ini tidak hanya bebas kuliah tapi dapat insentif 600 ribu per bulan," katanya.

Suami Siti Rubi Aliya meyakini pelaksanaan program dan kinerja pemerintah yang prorakyat akan mematahkan fitnah dan serangan politik kepada SBY maupun kepada Partai Demokrat. Kata dia, rakyat akan melihat dan mensyukuri karena haknya telah dipenuhi oleh pemerintah.

"Keterpenuhan haknya yang selama ini terabaikan bisa dipenuhi oleh pemerintah pimpinan Pak SBY. Berbagai program kerakyatan telah berhasil dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia," ujar suami Siti Rubi Aliya ini.

Ibas menjelaskan program prorakyat pemerintahan SBY tidak itu saja.  Ada bantuan operasional baik untuk sekolah umum maupun pesantren dan sekolah agama. Guru, dosen sampai profesor sekarang mendapatkan penghargaan dengan pendapatan yang lebih layak yang tidak ada di pemerintahan sebelumnya.

Tunjangan profesor, kata Ibas, baru pada pemerintahan saat ini diberikan. Mahasiswa miskin yang berprestasi mendapatkan bantuan uang kuliah dan uang bulanan sebesar Rp 600 ribu. "Di bidang kesehatan, ada Jamkesmas yang dikenalkan pemerintahan Pak SBY dan sejak 1 Januari 2014 lalu menjadi Jaminan Kesehatan Nasional," jelas Ibas.

Dengan program ini, orang miskin akan bisa berobat gratis secara nasional. "Jika dulu ada yang mengatakan orang miskin tidak boleh sakit, maka kini orang harus mengatakan bahwa orang miskin yang sakit tidak boleh bayar," imbuh dia.