Demokrat Anggap PKS Mainkan Politik Bunglon
Sabtu, 08 Juni 2013 – 16:51 WIB

Demokrat Anggap PKS Mainkan Politik Bunglon
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak semestinya bersikap seperti bunglon dalam menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Didi menyebut PKS memainkan politik dua kaki karena menolak kenaikan harga BBM, namun tetap bergabung sengan Sekretariat Gabungan (Setgab) dan menempatkan kadernya di kabinet.
"Sikap kami tentu di dalam berkoalisi harus jelas, tidak boleh multitafsir, tidak boleh kaki dua, tidak boleh seperti bunglon itu berubah-ubah," kata Didi di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/6).
Menurut Didi, partai yang dipimpin Anis Matta itu harus memiliki sikap yang tegas. "Sikap PKS kami harapkan demi kepentingan rakyat harus jelas," ucap anggota Komisi III DPR tersebut.
Kepentingan rakyat yang dimaksudkan Didi terkait pengalihan subsidi BBM bersubsidi kepada sektor-sektor yang menguntungkan rakyat seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan kesehatan pendidikan. "Ini danakan lebih baik ke sana ketimbang uang itu habis dibakar ke BBM yang menguntungkan segelintir orang-orang kaya, bahkan karena BBM terlalu murah jadi ajang permainan oknum-oknum tertentu," terang Didi.
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak semestinya
BERITA TERKAIT
- Regulasi THR Bagi Mitra Pengemudi Online Dinilai Menghambat Pertumbuhan Industri
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari
- Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar, Eks Pejabat Pajak Ini Jadi Tersangka KPK
- Fraksi PKS Ajak Rakyat Kompak Dukung Kebijakan Prorakyat Prabowo
- Kepala BKN Ungkap Data Terbaru Seleksi CPNS dan PPPK 2024
- Waka MPR: Program Wajib Belajar 13 Tahun Harus Diwujudkan