Demokrat Anggap PT 20 Persen Membunuh Demokrasi
jpnn.com, JAKARTA - Partai politik non-pemerintah menolak keras aturan soal ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold (PT) 20 persen. Mereka menganggap PT 20 persen memberatkan untuk pencalonan presiden 2019. Bahkan, Partai Demokrat, menganggap ambang batas 20 persen sebuah pembunuhan berencana terhadap demokrasi.
“Presidential threshold bukan cuma pemaksaan, tapi merupakan satu pembunuhan berencana terhadap demokrasi,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachlan Nasidik dalam diskusi Meraba Pasangan Capres Cawapres di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/7).
Dia menilai PT 20 persen merupakan upaya menyingkirkan calon penantang Jokowi. Selain itu, juga upaya untuk mencipatakan maksimal cuma tiga pasangan calon saja yang muncul di pilpres 2019. Partai lain akan kesulitan mengusung calon.
“Masing-masing harus menyesuaikan diri, yang kelihatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Demokrat bagaimana,” ucap Rachland.
Menurut Rachlan, hal ini akan berdampak juga pada perolehan kursi partai di pemilihan legislatif (pileg) 2019. Sebab, kata dia, partai yang tidak mengusung capres karena terhambat PT 2)) persen, akan ditinggalkan pemilih. Dia menegaskan, kalau partai yang sudah kalah, akan mengalami kekalahan lagi karena kursinya semakin berkurang. “Sehingga semakin kesulitan,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan pemaksaan PT 20 persen ini bertujuan untuk memuluskan langkah Jokowi. “Kalau PT ini tetap dipaksakan oleh Jokowi mungkin dimaksudkan untuk memperbesar peluang dia ke langkah berikutnya,” kata Ferry dalam kesempatan itu.
Saat ini gugatan masyarakat terhadap pasal di Undang-undang Pemilu yang mengatur PT 20 persen masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).(boy/jpnn)
Partai politik non-pemerintah menolak keras aturan soal ambang batas pencalonan presiden 20 persen karena menganggap sebagai pembunuhan berencana demokrasi.
Redaktur & Reporter : Boy
- Mardiono Ajak Kader PPP Kerja Maksimal Menangkan Pilkada di NTB
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Status Tersangka Denny Indrayana di Kasus Payment Gateway Harus segera Dieksekusi