Demokrat Bakal Tangkal Upaya KMP Sabotase Suara Rakyat di Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD), Saan Mustopa menyatakan pemilihan kepala daerah (pilkada)  langsung oleh rakyat merupakan sebuah keharusan dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat. Karenanya, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan menangkal upaya mengembalikan pilkada oleh perwakilan di DPRD.

"Bagi Demokrat bukan hanya sekadar mendukung pilkada langsung oleh rakyat dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu Nomor 1 Tahun 2014). Pilkada oleh DPRD, merupakan tindakan sabotase suara rakyat oleh segelintir orang," kata Saan dalam diskusi tentang Perppu Pilkada di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Jumat (5/12).

Saan menambahkan, agar suara rakyat tidak disabotase maka partainya solid mendukung perppu bisa diterima DPR. Harapannya, lanjut Saan, demokrasi yang sudah 10 tahun dibangun semasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi presiden tidak hancur.

Saan bahkan membeber keputusan PD bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) juga karena didasari kesediaan para ketua umum partai politik yang di pemilu presiden (pilpres) mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu untuk mendukung Perppu Pilkada. "Demokrat bergabung ke KMP itu karena ada tanda tangan setuju mendukung Perppu masing-masing oleh ketua umum dan sekjen Partai Golkar dan Demokrat. Kenapa tidak dengan KIH, karena KIH sudah setuju Pilkada langsung," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Kalau komiten itu dipenuhi oleh Golkar, sambung Saan, dengan sendirinya mayoritas fraksi di DPR akan menerima Perppu Pilkada. "Hitung kami ada 52 persen suara di DPR yang akan terima perppu," kata Saan.

Demi Perppu Pilkada pula, imbuh Saan, partainya menolak tawaran KMP. Sebab, KPM menawarkan posisi kepala daerah untuk kader PD jika partai berlambang segitiga mercy itu menolak Perppu Pilkada.

"Itu kami tolak, sebab Demokrat ingin pemimpin yang otentik dan itu harus diproduksi sebanyak mungkin melalui pilkada langsung oleh rakyat. Saya bisa jamin 100 persen Fraksi Partai Demokrat di DPR dukung perppu," pungkasnya.(fas/jpnn)