Demokrat Bantah akan Ada 'Reshuffle'
Jumat, 05 Februari 2010 – 16:44 WIB
JAKARTA - Wacana akan adanya reshuffle kabinet yang diendus politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, dinilai tidak benar. Bahkan, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Anas Urbaningrum, mengatakan kalau Ruhut sedang kacau. "Kali ini saya harus mengatakan bahwa itu pernyataan yang ngacau. Kalau bukan ngacau, mungkin Bang Ruhut sedang kelakar," kata Anas dalam pesan singkatnya, Jumat (5/2). Dalam kesempatan terpisah, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan bahwa Golkar tidak mau ikut campur, kalau soal reshuffle itu hanya ada di internal partai Demokrat. "Kalau ada dinamika internal, silakan saja. Kita tidak mau ikut campur. Yang punya hak prerogatif itu Presiden, yang tidak bisa diintervensi siapapun," kata Idrus Marham yang juga Ketua Pansus Angket Century DPR itu.
Anas sendiri mengaku tidak mengetahui niatan Ruhut mengeluarkan pernyataan itu. Yang pasti, lanjut dia, pernyataan itu sama sekali tidak benar, karena Demokrat justru menginginkan agar koalisi tetap utuh dan solid. "Kami juga yakin bahwa koalisi akan solid, jika semua peserta koalisi konsisten dan konsekuen dengan kontrak koalisi," ujar mantan Ketua Umum PB HMI ini, seraya menyinggung pernyataan Sekjen Demokrat Amir Syamsuddin soal isu perombakan kabinet.
Menurut Anas, pernyataan Amir Syamsuddin itu bukan meminta reshuffle, tapi justru meminta peserta koalisi agar kompak. Tetapi kalau tidak bisa kompak, Presiden berhak melakukan evaluasi dan bahkan reshuffle. "Jadi Demokrat tidak mendorong reshuffle. Apalagi reshuffle adalah hak prerogatif Presiden," kata bekas anggota Komisi Pemilihan Umum itu lagi.
Baca Juga:
JAKARTA - Wacana akan adanya reshuffle kabinet yang diendus politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, dinilai tidak benar. Bahkan, Ketua Fraksi Partai
BERITA TERKAIT
- Terima Undangan Pemeriksaan dari KPK Senin Nanti, Sekjen PDIP Menyatakan Kesiapannya
- HUT Ke-52 PDIP di Sekolah Partai: Sederhana, Khidmat, Penuh Semangat Nasionalisme & Patriotisme
- Ada Guru Honorer Tidak Tahu Dibuka Rekrutmen PPPK 2024, Salah Siapa?
- Helena Lim Divonis 5 Tahun Penjara, Jaksa Ajukan Banding
- Seluruh Honorer Database BKN Akan Dicarikan Formasi PPPK 2024
- Sebut Kasus Hasto Politis, Todung Ungkit Ucapan Effendi Setelah Bertemu Jokowi