Demokrat Bantah Dukung Imam Sudjarwo
Senin, 27 September 2010 – 12:23 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua membantah adanya dukungan dari Partai Demokrat terhadap Komisaris Jenderal Imam Sudjarwo selaku Kapolri. Max Sopacua juga membatah adanya pembicaraan serius terkait pengusulan Imam Sudjarwo untuk menggantikan Jendral Bambang Hendarso Danuri. Menuurt Max, Demokrat tidak ingin ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memilih pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri karena pilihan itu merupakan hak prerogatif Presiden. Mengapa nama calon Kapolri belum juga dikirim Presiden ke DPR? Max mengatakan tidak apa-apa. Kata dia, dua nama calon Kapolri Komjen Imam Soedjarwo dan Komjen Nanan Soekarna yang sudah valid bakal dikirim Presiden ke DPR.
"Kita tidak pernah bicara itu, kita biarkan presiden memilih siapa. Tak ada partai politik yang memilih. Semua itu hak prerogatif presiden, biarkan presiden yang memilih siapa yang kredibel untuk memimpin Polri ke depan," kata Max di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/9).
Baca Juga:
Menurut Max, jika ada berita yang menyebutkan Partai Demokrat telah membicarakan calon Kapolri itu hanya berita bohong. "Demokrat tidak pernah membicarakan calon kapolri dalam periode ini. Belum pernah ada, kalau memang ada berita itu saya pikir itu berita bohong, masak Demokrat bicarakan hal itu," kata mantan penyiar televisi itu.
Baca Juga:
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua membantah adanya dukungan dari Partai Demokrat terhadap Komisaris Jenderal Imam Sudjarwo
BERITA TERKAIT
- Status Tersangka Tom Lembong Bermotif Politik? Hakim Praperadilan Harus Mencecar Kejagung
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Menindak Semua Pelaku Judi Online
- Perbedaan Data Kerugian Lingkungan Kasus Korupsi Timah Sorot Perhatian di Persidangan
- Mobil Sukarelawan Andika-Hendi Tabrak Pohon di Semarang, 2 Orang Masuk RS
- Kecelakaan di Tol Cipularang, Sopir Truk Trailer Tersangka
- Sikap Ahli di Sidang Kasus Timah Tidak Etis, Perhitungan Kerugian Negara Diragukan