Demokrat Bantah Wacana Reshuffle Kabinet

JAKARTA- Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrat, Anas Urbaningrum membantah adanya wacana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Menurutnya, yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah mengevaluasi kinerja koalisi dengan partai-partai pendukung pemerintah. "Soal reshuffle kabinet, saya belum mendengar. Yang ada adalah evaluasi terhadap koalisi agar benar-benar dijalankan secara konsisten dan sungguh-sungguh," ujarnya usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/1).

Dijelaskan Anas, sebagai kepala negara, SBY sangat berkepentingan untuk membina kembali koalisi pendukung pemerintah karena stabilitas dan efektivitas pemerintahan sangat tergantung pada kesolidan koalisi yang digalang Demokrat. "Seiya sekata dan senasib sepenanggungan dalam berkoalisi adalah pilihan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, komitmen, konsistensi  dan etika berkoalisi amat penting," katanya.

Pendapat yang sama juga diungkap Sekjen DPP PKS, Anis Matta yang menilai bahwa program 100 hari pemerintahan SBY tidak bisa dijadikan ukuran untuk melakukan reshuffle kabinet, karena reshuffle hanya akan menimbulkan ketidakpastian baru. "Waktu 100 hari tidak cukup dijadikan dasar reshuffle meskipun beberapa departemen melakukan kesalahan fatal. Lebih baik, biarkan kabinet bekerja optimal dulu," ungkapnya.

Dia mengatakan, kelemahan dan kekurangan kinerja kabinet dalam melaksanakan program 100 hari masih bisa diatasi dengan evaluasi menyeluruh yang hasilnya dijadikan sebagai pijakan penilaian dalam realisasi program di tahun-tahun setelahnya.