Demokrat: Bawaslu Harus Mengadili Kasus Pelanggaran Pilkada

Lebih lanjut, Hinca mengatakan saat ini atas rekapitulasi yang dilakukan oleh DPDPartai Demokrat Papua, dan juga informasi yang didapat dari pihak Kepolisian maupun dari pihak Kodam, bahwa pasangan nomor urut 1 Lukas Enembe, memenangi Pilkada Papua sebesar 64 persen mengalahkan pasangan nomor urut 2 dengan angka 3 persen.

Atas dua peristiwa tersebut, Hinca mengatakan DPP Partai Demokrat meminta kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung agar serius dan cermat serta bersikap profesional dan adil memproses dan menyidangkan laporan Politik Uang di Lampung yang diduga dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 Arinal.

Kepada Bawaslu Pusat, Hinca berharap dan meminta untuk memberikan perhatian serius dengan mengawasi serta mensuvervisi proses yang dilakukan oleh Bawaslu Propinsi Lampung.

“Tuntutan kami jelas, Diskualifikasi calon nomor urut 3 dan lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah yang telah dirusak demokrasinya dengan politik uang,” katanya.

Menurutnya, DPP Partai Demokrat juga meminta kepada Bawaslu Propinsi Lampung bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) agar bersama-sama mengusut secara tuntas oknum di balik sumber dana politik uang tersebut dan menuntutnya di pengadilan karena telah melakukan pelanggaran serius sebagaimana diatur UU Pilkada.

Untuk Pilkada Propinsi Papua, Hinca meminta kepada seluruh komisioner KPU, aparat yang bekerja di lapangan dan kepada semua pihak yang terlibat dalam rekapitulasi suara, agar tidak mencoba dan berusaha merusak Demokrasi dengan berupaya melakukan tindakan tercela dalam pemilu.

Dia juga meminta kepada KPU RI, Bawaslu Pusat, Kapolri, Panglima TNI Kepala BIN, dan khususnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo agar memberikan perhatian serius terhadap proses perhitungan suara di Provinsi Papua.

“Segala bentuk kecurangan, sangat berpotensi memicu ketidak kondusifan Papua yang kita harapkan semua untuk bisa aman tentram dan damai,” katanya.