Demokrat Bergabung, KMP Setujui Perppu Pilkada Langsung?

jpnn.com - JAKARTA - Bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pemilihan pimpinan DPR RI dinihari tadi, mencuatkan tanya apakah Fraksi PD di DPR membawa misi meloloskan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada langsung, yang akan dimintakan persetujuan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke DPR?
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Sudryadharma Ali, Dimyati Natakusuma, malah balik bertanya? "Kata siapa (KMP dukung) pilkada langsung? Perppu itu kan belum kita lihat," jawabnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/10).
Menurutnya, bergabungnya Partai Demokrat dengan KMP dalam pemilihan pimpinan DPR RI dinihari tadi hanya untuk membangun kebersamaan agar parlemen ke depan lebih kuat, bukan dalam konteks setuju atau tidak setuju dengan Perppu yang akan diterbitkan Presiden SDBY.
"Ya intinya ada kebersamaan agar parlemen ini kuat. Perppu kan belum kita lihat," jelasnya Dimyati. Kalaupun akan ada Perppu, Dimyati mengatakan partainya hanya akan mendukung jika disampaikan ke DPR melalui proses legislasi.
Sebagai partai yang tergabung dalam KMP, Dimyati menyatakan dukungan dengan bergabungnya Demokrat walaupun PPP tidak dapat jatah pimpinan DPR. Sebab, PPP juga termasuk yang meminta partai berlambang bintang mercy itu untuk masuk.
"Kita mendukung penuh (masuknya Demokrat), kita juga yang meminta Demokrat masuk (KMP) karena pada saat itu kondisi internal kita tidak kondusif," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pemilihan pimpinan DPR RI dinihari tadi, mencuatkan tanya apakah Fraksi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- IHSG Anjlok, Hardjuno Wiwoho: Pasar Butuh Bukti, Reformasi Hukum dan Teknokrasi Jadi Kunci
- TNI AL Gagalkan Upaya Penyelundupan 71 PMI Nonprosedural di Perairan Batubara
- Perjalanan Sukses Aris Wanimbo, dari Tanah Papua Hingga ke Brunei
- Menko AHY-Mentrans Siapkan Kawasan Transmigrasi Barelang, 68 KK Warga Rempang Terima SHM
- Kemenag Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional Naik 10% pada 2025
- Seluruh Fraksi Komisi I DPR Sepakat Bawa RUU TNI ke Paripurna untuk Disahkan Jadi UU