Demokrat Berharap Reshuffle Dipercepat

Hal senada diungkapkan anggota Partai Demokrat lainnya Ruhut Sitompul. Ruhut berani menjamin SBY akan memenuhi komitmennya dalam hal pemberantasan korupsi dengan mereshuffle pejabat negara yang terlibat kasus korupsi. ”Kalau benar Gita terlibat kasus penyimpangan pajak, saya yakin SBY akan memberikan sanksi, seperti reshuffle,” ujarnya lagi.

Ruhut yang juga anggota Komisi III DPR ini menjamin bahwa SBY berani mengambil tindakan tegas terhadap para pembantunya yang terlibat kasus-kasus hukum, seperti penyelewengan pajak. ”Untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, apabila ada pejabat pemerintah atau orang yang dekat di lingkungan Bapak SBY, termasuk kader Partai Demokrat, Bapak SBY akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Itu selama lengkap ada bukti dan fakta hukumnya. Jadi beliau tidak akan melindungi siapapun. Percayalah!” tegasnya.

Dalam Rakernas PD yang lalu SBY berjanji tidak akan main-main dalam penindakan kasus-kasus korupsi. ”Dalam Raker (Partai Demokrat) beliau menegaskan tidak akan melindungi pejabat-pejabat yang terbukti melangggar hukum. Beliau tidak akan membela. Kalau proses hukumnya sudah berjalan pasti dinonaktifkan sementara. Contohnya, Ketua DPD Partai Demokrat kami Gubernur Bengkulu. Sekarang dinonaktifkan. Tidak mungkin ada yang dilindungi,” paparnya.

Seperti diketahui, salah satu pembantu presiden yang dikabarkan akan segera diganti adalah Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Gita Wiryawan, karena diduga terlibat kasus pajak. Hal tersebut sebagai upaya presiden dalam membersihkan kabinetnya. (ind)