Demokrat di Bawah AHY Bakal Dirongrong, Ingat Sejarah PPP, Golkar dan PKB
AHY, kata Jerry, wajib mengantisipasi segala manuver melengserkan kepemimpinannya di Demokrat.
Sebab, sejarah politik di Indonesia mencatat kepemimpinan yang sah dari sebuah partai bisa diobok-obok pihak luar.
"Kalau AHY digoyang, bisa jadi partai ini akan terpecah, akan ada dualisme seperti PPP waktu kubu Rommy Romahurmuziy dan juga Humprey Djemat. Serta Golkar pernah kubu Aburizal Bakrie dan Akbar Tanjung. Bahkan, 2010 dua kubu PKB Cak Imin dan mendiang mantan Presiden Gus Dur," kata dia.
Sebelumnya, AHY mengungkapkan, terdapat gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara sistematis.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata AHY, gerakan mengambil alih ini melibatkan pejabat tinggi di lingkaran Jokowi. Bahkan, menurut AHY, beberapa menteri juga mendukung gerakan mengambil alih Demokrat.
Selain lingkaran Jokowi, AHY menyebut manuver politik merebut partai melibatkan segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang, terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu," kata AHY dalam keterangan resmi secara virtual, Senin ini. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Upaya mengudeta kepemimpinan yang sah di Partai Demokrat erat kaitannya dengan Pilkada 2022.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Pilgub Kalteng: Agustiar-Edy Merajai Survei Elektabilitas
- Tim Relawan Dozer Sebut Sulsel Butuh Pemimpin Berpengalaman
- Hari Terakhir Kampanye, Khofifah Tegaskan Jatim Gerbang Baru Nusantara untuk Rakyat
- Survei Terbaru, Nurhidayah-Imam Kafali Unggul di Pilbup Lombok Barat
- Ridwan Kamil-Suswono Keok dari Pramono-Doel di Survei Alvara Research
- Haris Azhar Nilai Kejati Banten Lakukan Politisasi Hukum di Pilkada Banten