Demokrat Diminta Ikut Bertanggung Jawab

JAKARTA - Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI), Hanif Gafur menilai, lambannya reformasi birokrasi punya andil besar terhadap munculnya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Reformasi yang tidak jalan di birokrasi, telah berakibat buruknya layanan publik sehingga memicu rasa ketidakpuasan masyarakat," kata Hanif Gafur saat diskusi di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan Jakarta, Rabu (20/10).

Kegagalan reformasi birokrasi tersebut, kata Hanif, tidak sepenuhnya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Fraksi Demokrat sebagai komponen terbesar di DPR, menurut Hanif, juga harus dipersalahkan dan bertanggung jawab karena tidak menyediakan seperangkat aturan yang mendorong atau memaksa reformasi birokrasi itu harus bergerak.

Sepanjang DPR masih berkutat dengan hal-hal politik praktis, lanjutnya, selama itu pula pemerintah akan menuai protes dari masyarakat dalam bentuk aksi demo. "Fraksi Demokrat di DPR harus memperlihatkan tanggungjawabnya," tegas Hanif.

Selain mengkritisi lemahnya komitmen Fraksi Demokrat dalam mereformasi birokrasi di pemerintahan, Hanif juga meminta agar kunjungan kerja (kunker) anggota DPR dan DPD ke luar negeri diminimalisir. "Kunker dewan itu layaknya jalan-jalan saja. Akan jauh signifikan hasilnya kalau yang berangkat studi banding itu staf ahli dan bekerjasama dengan perguruan tinggi," usulnya.