Demokrat Dorong Mendagri Lapor Polisi

Ramadan menegaskan,  Komisi II DPR akan ikut mengawasi pelaksanaan program itu. Sebab, lanjut dia, anggaran yang digelontorkan tidak sedikit. Untuk itu, katanya, setiap ada pihak yang ingin bermain pada proyek ini harus ditindak tegas.

"Kita melihat dalam proses nampak ada hal-hal yang belum tercover. Ini salah satu proyek besar. Kita berharap jangan ada hal-hal yang di luar," kata Ramadan.

Lebih jauh Ramadan berharap, pelaksanaan e-KTP berjalan lancar. Sebab, program data kependudukan sistem online itu bisa menjadi terobosan positif  bagi data kependudukan. Apalagi, tegas Ramadhan, proyek e-KTP sudah disetujui DPR. Sedangkan, programnya sendiri sudah ada regulasinya, seperti yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 23/2006.

"Ini kan sudah diamanat UU no 23 tahun 2006, dengan persetujuan DPR, menjalankan tiga program strategis," jelas dia. (Boy/jpnn)