Demokrat Dorong Pendekatan Human Intelijen

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu mendorong Badan Intelijen Negara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih mengutamakan pendekatan human intelijen. Menurut Khatibul, human intelijen tidak kalah penting dalam merubah paradigma masyarakat terhadap lembaga negara.

"BIN era pemerintahan Jokowi harus mengedepankan human intelejen, tanpa menafikan pendekatan yang lain. Pendekatan ini tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan namun lebih bersifat persuatif, edukatif, dan humanis," kata Khatibul dalam siaran pers yang diterima JPNN di Jakarta, Kamis (6/11).

Menurut Khatibul, human intelejen juga meniscayakan BIN tak lagi menggunakan cara-cara represif dalam merespons gejala-gejala gerakan yang mengganggu keamanan negara di masyarakat. Namun cara persuasif lebih ditekankan.

Nah, dengan cara ini, akan menjadikan kelompok yang awalnya anti-negara, antiinstitusi-institusi formal kenegaraan, justru bisa berubah menjadi kekuatan yang memperkuat negara dan pemerintah.

Dalam konteks ini sumber rekruitmen Kepala BIN bisa dari  PNS karir/sipil, militer atau bahkan swasta. Akan tetapi yang berasal dari kalangan sipil/PNS karir, dapat menjadi terobosan penting untuk mengkondisikan BIN dalam konteks pendekatan human intelejen. "BIN tidak boleh menakutkan rakyat, ia justru berupaya disegani rakyat, memberi rasa aman," tegasnya.

Sebagai contoh sederhana, katanya, para teroris, kaum sparatis yang sudah tertangkap maupun yang dalam pengamatan aparat, tidak bisa serta merta dilakukan tindakan kekerasan terhadap mereka, tetapi mereka juga harus difasilitasi, diberi ruang oleh negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak demi menghidupi keluarganya.

Terkait syarat utama Kepala BIN, pihaknya menekankan figur yang dipilih harus memiliki kompetensi dalam dunia intelejen (pemahaman defence intelejen, militery/strategic intelijen, psywar attack), karena intelejen disediakan untuk mensupport, memberi masukan kepada Presiden.

"Kabin juga harus punya profesionalitas yang terukur, serta memahami karakteristik bangsa Indonesia yang plural yang menjadi dasar pengamatannya," pungkasnya. (fat/jpnn)