Demokrat Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf? Syarief Hasan: Kami Sifatnya Menunggu
jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat belum memutuskan akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah Koalisi Indonesia Adil dan Makmur dinyatakan bubar Jumat malam lalu.
Menurut Wakil Ketua Umum PD Syarief Hasan, sudah menjadi hak prerogatif presiden untuk memutuskan soal koalisi, maupun menunjuk siapa dan di mana akan ditempatkan.
Menurutnya, PD tidak dalam posisi menentukan dan mengusulkan di mana karena menyadari itu semua merupakan hak presiden.
BACA JUGA: Pemerintah Gencar Promosi Peluang Investasi Demi Gaet Investor Tiongkok
"Kami sifatnya menunggu. Kalau memang ada demand bisa kami bahas di partai, akan evaluasi visi dan misi program bagaimana. Kalau ada kecocokan ya terima kalau tidak kami tetap di luar pemerintahan," ujar Syarief usai diskusi "Peta Politik Pasca-Putusan MK,” di Jakarta, Sabtu (29/6).
Dia mengatakan, partai berlambang bintang mercy itu tidak hanya ingin sekadar diajak, tetapi juga bisa mereprsentasikan 14 program unggulan PD. Sebab, partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga ingin memberikan kontribusi bagi pemerintahan dan bangsa.
"Itu satu pemikiran bagi kami, (kalau) kami hanya diajak tetapi tidak memberikan kontribusi ya percuma juga," ungkapnya.
BACA JUGA: Dejan Ungkap Alasan Tunjuk Andik Vermansah sebagai Kapten Saat Lawan Persebaya
Partai Demokrat belum memutuskan akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah Koalisi Indonesia Adil dan Makmur dinyatakan bubar Jumat malam lalu.
- Ibas: Di Tangan Gurulah Masa Depan Bangsa Akan Dibentuk
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Status Tersangka Denny Indrayana di Kasus Payment Gateway Harus segera Dieksekusi