Demokrat Garap Perangkat Desa

Karenanya, Anas bisa memahami dengan tuntutan para perangkat desa yang meminta untuk diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian Anas juga mengatakan, hal yang tak kalah penting adalah menuntaskan RUU Desa. Alasannya, karena dengan adanya UU tentang desa maka payung hukum bagi perangkat desa, status perangkat dan anggaran desa akan semakin kuat.

"UU itu adalah aturan main tentang cara kita bernegara. Kita mendorong pemerintah dan kader Demokrat di DPR agar menuntaskan RUU Desa secepatnya. Karena pundak Indonesia itu ada di desa," tandasnya.

Dalam dialog yang juga dihadiri Ketua FPD DPR Jafar Hafsyah itu, Ketua PPDI Ubaidi Rosyidi mengeluhkan ketidakjelasan status perangkat desa. Untuk itu, para perangkat desa tetap berharap agar bisa disamakan dengan Sekdes yang dijadikan PNS.

"Karena faktanya, kami ini di lapangan langsung. Tengah malam ada warga yang mengetuk pintu kita bukakan pintu dan kita layani. Tapi kita ini dimarjinalkan," kata Ubaidi.