Demokrat Garap Perangkat Desa

Dikatakan pula, perangkat desa ikut mengurus berbagai kebijakan pemerintah termasuk dalam hal Jaminan Kesehatan maupun pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Kami bekerja untuk urusan negara, tetapi statusnya pegawai negeri juga bukan. Kalau dibilang pegawai swasta, kita juga tak punya asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya. Jadi status kami ini sebenarnya apa?" ucap Ubaidi.

Menurut Kasi Urusan Pembangunan di sebuah desa di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah itu, PPDI pernah mengeluhkan nasib para perangkat desa ke sebuah parpol besar. Hanya saja, kata Ubaidi, pihaknya menerima jawaban yang tak diinginkan.

"Katanya mereka partai oposisi jadi tidak bisa memutuskan nasib kami ini mau seperti apa. Kami ini perangkat desa, bukan politisi. Jadi oposisi itu bukan jawaban yang kami inginkan," urainya.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua Forum Sekdes, Dimyati. Menurutnya, para perangkat desa lebih banyak mengeluarkan uang ataupun barang milik pribadi untuk melayani warga.