Demokrat-Golkar Kompak, Tolak Moratorium Remisi

JAKARTA - Kebijakan moratorium yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM juga ditolak anggota DPR dari partai pendukung pemerintah sendiri. Ruhut Sitompul yang biasanya bersuara keras mendukung berbagai kebijakan pemerintah kali ini justru mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan ini.

Dia juga menyesalkan dua pembantu presiden tersebut yang dinilainya malah membuat masalah baru bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kenapa tega-teganya membuat beban kepada presiden. Di politik itu ada tiga ’P’. P pertama, adalah pemenang pemilu, P kedua adalah penjilat, dan P ketiga adalah seperti saya pembela,” lontar Ruhut tanpa menyebutkan kedua menteri di posisi ’P’ yang mana.

Kepada Menkum dan HAM Amir Syamsuddin, Ruhut mengaku pernah meminta agar remisi sebaiknya tidak diganggu atau diubah-ubah seperti saat ini. Dia juga mengaku heran dengan perubahan mantan pengacara tersebut setelah menjadi Menkum dan HAM. ”Kenapa begitu jadi menteri, baru insyaf,” sindirnya di gedung DPR Kamis (3/11).

Senada dengan Yusril Izhza Mahendra, Ruhut mengatakan moratorium remisi untuk terpidana kasus korupsi jelas-jelas melanggar undang-undang karena tidak pernah dibuat aturan tertulisnya. ”Tidak pernah ada masukan atau perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal moratorium tersebut. Bapak Presiden itu hanya bilang harus menindak tegas kejahatan korupsi. Tapi Denny ini  yang  kegenitan,”  lontarnya.