Demokrat: Hasil Ijtimak Ulama Bukan Harga Mati

jpnn.com, JAKARTA - Partai-partai di kubu Prabowo Subianto memiliki pandangan yang berbeda soal hasil ijtimak yang digelar GNPF-Ulama beberapa waktu lalu. Masing-masing menyikapi rekomendasi terkait calon wakil presiden Prabowo Subianto itu sesuai kepentingan mereka sendiri.

Ketua Divisi Bidang Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya menghormati forum ijtimak ulama. "Aspirasi tersebut harus dihormati sebagai bentuk implementasi hak setiap warga negara dalam demokrasi. Tidak ada yang salah di sana," ujar Ferdinand saat dihubungi INDOPOS, Rabu (1/8).

Namun kata dia, rekomendasi tersebut tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang mutlak dan wajib apalagi harga mati. “Itu sebatas rekomendsi dari sekolompok warga negara. Hasil akhirnya nanti adalah di tangan partai politik,” tegasnya.

Wajar Demokrat berpandangan seperti itu. Pasalnya, forum tersebut hanya merkomendasikan Ustaz Abdul Somad atau Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf al-Jufri untuk jadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Sementara, Demokrat jelas masih ngebet Agus Harimurti Yudhoyono jadi cawapres.

Belakangan ini nama AHY memang hampir tidak pernah disebut oleh petinggi-petinggi Demokrat saat berbicara soal koalisi Pilpres 2019. Namun, semua kader dan simpatisan masih menginginkan putra SBY itu mendampingi Prabowo.

"Tentu kami pada berharap dan ingin kadernya jadi cawapres yang mendampingi Prabowo. Tapi keputusan ada di Prabowo," ujar Ferdinand.

Sikap berbeda diutarakan PKS. Bagi partai dakwah itu, hasil ijtimak ulama adalah pegangan dalam proses pembahasan capres-cawapres bersama partai politik yang menjadi mitra koalisi.

“PKS kawal terus hasil rekomendasi ijtimak Ulama. Aspirasi umat dan ulama akan menjadi pegangan PKS dalam mengusung Capres dan Cawapres,” ujar Kamal dalam keterangannya yang diterima INDOPOS.