Demokrat Ingatkan Kasus Ruyati Tidak Dipolitisasi

Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan adanya nota kesepahaman agar TKI di Arab Saudi tetap mendapat hak-haknya termasuk untuk menerima penghasilan minimal 10 ribu riyal atau sekitar Rp 24 juta. "TKI juga harus mudah melakukan komunikasi. Pak SBY bukan memberi pepesan kosong seperti yang mereka tudingkan,” ujar politisi yang juga pelopor sayap politik PD yang bernama Kartini Demokrat itu.

Karenanya, kata Inggrid, tidak bijak jika ada pihak-pihak yang sengaja mengkaitkan Pidato SBY di ILO dengan masalah Ruyati. Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah Indonesia harus menghormati hukum di negara lain. Kalau pun pemerintah Arab Saudi tidak mengabari soal hukuman terhadap Rumiyati, maka hal itu bukanlah kesalahan pemerintah RI.

Karenanya pula, Inggrid menuding pihak-pihak yang mengaitkan pidato SBY di Jenewa dengan masalah Ruyati tak lebih untuk komoditas politik semata. ”Celaan dan kritikan hanya untuk mempolitisir situasi. Seharusnya mereka bisa memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah dan menjadikan komitmen pemerintah sebagai komitmen bersama," tandasnya.(boy/jpnn)