Demokrat Jabar Kisruh

Ia menegaskan, yang namanya organisasi dalam  berkegiatan itu harus ada SK-nya. "Ini malah berani melakukan penjaringan cagub dan cawagub dari  kalangan internal serta eksternal," sebut Budi. Dalam aturan PO tersebut, lanjut Budi, pelaksanaan  penjaringan Pilgub itu harus ada persetujuan dari Tim 9. Selanjutnya Tim 9 memberikan SK kepada Ketua Tim Penjaringan.

Ia menjelaskan, Tim 9 untuk Pilgub itu terdiri dari 5 orang pengurus DPP dan 4 orang  pengurus DPD. "Tapi hingga kini Tim 9 itu belum  dibentuk," cetusnya.

Selama ini, kata Budi, seluruh DPC Demokrat di Jabar tidak pernah dilibatkan DPD Jabar dalam persiapan penjaringan Pilgub 2013. Bahkan sehari sebelum jadwal proses penjaringan dilakukan, Budi pernah memberi masukan kepada Ketua Kominfo DPD Demokrat Jabar Yanrizal Usman serta pengurus daerah lainnya. Namun masukan itu tidak ditanggapi.

"Kemungkinan proses penjaringan yang tak sesuai PO ini akan ditolak pengurus pusat. Ini kan jadi mubazir. Karena nanti pusat mebentuk Tim 9 untuk melakukan penjaringan lagi," ungkap Budi. Dalam pertemuan tadi hadir pula Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Ucu Asep Dani, dan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bandung Toni Setiawan.