Demokrat Jabar Kisruh

"Lebih baik distop saja menjaringan pilgub. Ini mubazir. Kami meminta proses penjaringan itu sesuai aturan dan prosedur," katanya.

Berdasarkan PO Nomor 10/PO-02/DPP/PD/II/2007 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lanjut Budi, pelaksanaan penjaringan Pilgub itu harus ada persetujuan dari Tim 9. Selanjutnya Tim 9 memberikan SK kepada Ketua Tim Penjaringan. Ia menjelaskan, Tim 9 untuk Pilgun itu terdiri dari 5 orang pengurus DPP dan 4 orang pengurus DPD.

"Tapi hingga kini Tim 9 itu belum dibentuk. Jadi  penjaringan cagub dan cawagub Jabar yang saat ini dilakukan tidak tepat. Selain itu belum keluar SK soal penetapan Ketua Tim Penjaringan Demokrat untuk  Pilgub Jabar. Anehnya, kenapa tiba-tiba ada Ketua  Tim Penjaringan yang dijabat Didin Supriadin," tutur Budi.

Lebih lanjut Budi menuturkan, para pengurus DPC  Demokrat se-Jabar belum berniat mengajukan aduan ke pengurus pusat. Mereka menunggu respon DPD Demokrat soal protes tersebut. Pihak DPD pun  diharapkan mendegar masukan dari DPC selama ini. "Kami menunggu respon DPD untuk menjelaskan  kepada DPC. Sebab saat rencana penjaringan itu,  para DPC tidak dilibatkan," tutup Budi. Ditempat terpisah, setelah sebelumnya akademisi Saly Iskandar, giliran Rektor Universitas Lalangbuana.