Demokrat jadi Surga Kepala Daerah Korupsi

Untuk itu, ICW meminta Presiden SBY untuk merevisi aturan tentang ijin pemeriksaan kepala daerah. Sebab, surat ijin presiden tersebut rentan menjadi komoditas politik. "Presiden SBY harus menghentikan kompromi dengan kekuatan politik dan bisnis soal pemberantasan korupsi," kata Tama.

Terpisah Anggota Dewan Penasehat Partai Demokrat Achmad Mubarok menegaskan Partai Demokrat sama sekali tidak ikut campur pada apalagi melakukan pembalaan kepada kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Menurutnya, sikap partainya itu sudang sangat jelas dan tegas.

Dia menolak bahwa partai terbesar di parlemen itu disangkutkan apalagi dituduh sebagai partai yang memayungi para koruptor. "Sikap kami adalah memberantas korupsi. Bukan membela," ucapnya tegas dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin (24/10)."

Karenanya, lanjut Mubarok, pihaknya sama sekali tidak menyiapkan tim pembela bagi para kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Namun Mubarok mengakui bahwa Partai Demokrat adalah partai yang menganut prinsip praduga tak bersalah.