Demokrat Jakarta Yakin Kursi di DPRD DKI Kembali, Ini Penyebabnya

"Nanti dilihat sejauh mana prosesnya, karena selain pelanggaran etik, ada juga pelanggaran pidananya. Sisi lain kami juga melaporkan ke DKPP untuk masalah etiknya,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Bappilu Demokrat Jakarta Firmansyah menegaskan putusan Bawaslu itu akan diajukan sebagai bukti pada Mahkamah Konstitusi dan juga sebagai dasar bukti laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

"InsyaAllah rencananya setelah sidang selesai, kami akan melanjutkan ke DKPP. Dengan adanya pelanggaran administrasi ini, terkuak adanya pelanggaran etik,“ ujar Firmansyah.

Seperti diketahui, majelis sidang Bawaslu DKI Jakarta memutuskan PPK Cilincing, Jakarta Utara, KPU Kota, dan KPU DKI melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Dapil 2 Jakarta Utara.

PPK Cilincing, KPU Kota, dan KPU Provinsi dinilai telah melakukan kekeliruan dalam pendistribusian, penginputan data D hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI tanggal 4 Maret 2024 di Dapil II Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

Bahkan, KPU Kota dan KPU Provinsi tidak mengakomodir keberatan saksi Partai Demokrat sehingga menyebabkan dugaan penggelembungan atau kenaikan jumlah suara pada partai tertentu di beberapa TPS di wilayah dalam Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara.

Sidang itu untuk perkara Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024. 

Sementara itu, Demokrat yang mengantongi 444.314 suara diperkirakan mendapatkan 8 kursi. Jumlah ini berkurang dua kursi dibandingkan Pileg DPRD DKI Jakarta 2019. (mcr4/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: