Demokrat: Jangan Bilang SBY Tak Patuh Hukum

JAKARTA -- Partai Demokrat (PD) terus membela Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Dewan Pembina PD terkait pemberian grasi kepada Schapelle Corby, warga Australia yang dipidana 20 tahun karena kasus narkoba di Bali.

Demokrat menegaskan, SBY sudah sesuai konstitusi dan aturan hukum, serta memertimbangkan banyak aspek termasuk masalah hak asasi manusia dan hubungan internasional. "Tidak ada satu pihak pun yang layak menyatakan keputusan SBY tidak taat hukum atau langgar hukum," kata Ketua Divisi Komunikasi PD Andi Nurpati, Minggu (27/5) di Jakarta.

Dia menyatakan, ada yang bilang presiden tidak memertimbangkan situasi dan kondisi dalam mengambil keputusan itu. "Tapi di atas segalanya presiden sudah berbuat berdasarkan konstitusi dan aturan hukum," tegasnya.

Mantan komisioner KPU ini juga menyatakan, pemerintah tengah memerjuangkan warga negara yang terlibat masalah hukum di luar negeri. "Pemerintah kerja keras melakukan hubungan internasional, bilateral, dimana WNI menghadapi, mengalami, mengikuti proses hukum atau putusan hukum yang terjadi di WN kita," katanya. "Ini juga yang tengah diperjuangkan pemerintah, terkait hak warga negara kita," katanya.