Demokrat Masih Yakin Bisa Bikin Poros Koalisi Sendiri

jpnn.com - JAKARTA - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat (PD) mengamanatkan agar partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bersikap netral pada pemilu presiden (pilpres) bulan Juli mendatang. Namun, bukan berarti PD kehilangan kesempatan untuk mengusung sendiri pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Menurut Wakil Sekretaris Jendral PD, Andi Nurpati, yang dimaksud netral adalah tidak mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto ataupun Joko Widodo. Karenanya, opsi untuk membentuk poros dan mengusung capres sendiri masih sangat mungkin untuk diambil.
"Itu yang tadi Pak SBY tidak ungkapkan di konferensi pers. Beliau hanya menyampaikan masih ada opsi, opsinya itu membuat poros baru," kata Nurpati kepada wartawan usai Rapimnas Partai Demokrat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu (18/5).
Menurutnya, dalam jajak pendapat rapimnas ternyata 20 persen peserta memilih opsi membentuk poros baru. Opsi ini menjadi yang terpopuler kedua di bawah sikap netral.
Nurpati pun yakin PD masih memiliki waktu untuk membentuk poros baru. Pasalnya, saat ini masih ada Partai Golkar yang belum menentukan sikap terkait koalisi. "Golkar partai tua, tidak akan terburu-buru mengambil sikap," ucap mantan komisioner KPU RI ini.
Di tempat yang sama, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan bahwa keputusan rapimnas hari ini masih sangat mungkin berubah. Pasalnya, keputusan akhir berada di tangan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi PD.
"Semua tergantung perkembangan dua hari ini, itu kan 56 persen ingin netral. Kalau nanti ada perubahan, nanti diserahkan ke SBY," ujar Jero.(dil/jpnn)
JAKARTA - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat (PD) mengamanatkan agar partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bersikap netral
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja
- Memang, Sulit Percaya Begitu Saja pada Danantara
- Hindari BBM Oplosan, Don Papank Ajak Masyarakat Beralih ke Motor Listrik
- Kasus Korupsi Perusda Tambang, Kejati Kaltim Sita Rp 2,51 Miliar dari Dirut PT RPB